Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait adanya pihak yang membiayai aksi demonstrasi mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa setiap dugaan mengenai pendanaan aksi unjuk rasa perlu disertai bukti yang jelas dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Beliau sudah tahu maka beliau sudah bisa menyikapi. PDI Perjuangan menghormati pernyataan-pernyataan Presiden yang beliau sampaikan di mana pun. Kami selalu mengikuti dengan saksama termasuk respons publik. Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum,” kata Ganjar saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).
Meski demikian, Ganjar mengingatkan bahwa tidak semua aksi demonstrasi dapat dianggap sebagai aksi yang digerakkan oleh bayaran. Menurutnya, demokrasi membutuhkan kepastian hukum dan fakta yang jelas, bukan sekadar dugaan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Perlu kami sampaikan demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik,” ucap dia.
“Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks,” ujarnya.
Ganjar kemudian menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai pemerintah perlu fokus pada realisasi berbagai target yang telah dijanjikan kepada publik.
“Rakyat masih menunggu terbukanya lapangan kerja yang lebih luas, setidaknya 19 juta lapangan kerja baru dan mengurangi PHK. Rakyat juga menunggu target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang pernah disampaikan sebagai arah kebijakan pemerintahan. Yang ini pasti rembesannya akan dirasakan nikmat oleh rakyat,” kata dia.
Menurut Ganjar, kepercayaan publik akan tumbuh apabila pemerintah mampu menghadirkan hasil nyata melalui kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan tidak diukur dari sedikit atau banyaknya demonstrasi, tetapi dari seberapa besar janji-janji politik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bila kesejahteraan meningkat, lapangan kerja terbuka, pendidikan makin terjangkau, dan pelayanan publik membaik, maka kepercayaan rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Demokrasi tidak perlu dilawan dengan narasi, demokrasi dijawab dengan kinerja. Kami bantu dengan doa,” jelas Ganjar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik sejumlah aksi demonstrasi. Prabowo juga menyinggung adanya peserta aksi yang mengaku menerima bayaran untuk ikut turun ke jalan.
“Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gua kenal itu semua itu, Saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti,” kata Prabowo.
“Saudara-saudara sekalian. Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu. Tapi nggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, nggak ngerti. Mau demo apa, ya? Hmmm… kami dibayar Rp 200 ribu, gitu, kan. Tapi ada. Saya nggak mengerti,” katanya.
Perdebatan mengenai aksi demonstrasi dan kebebasan berpendapat pun kembali menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik nasional.
