Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
Menurutnya, berbagai kendala yang muncul menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal.
Dalam seminar di kantornya pada Kamis (25/6/2026), Luhut mengatakan salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan adalah belum matangnya perencanaan pada tahap awal pelaksanaan program. Ia menilai, program berskala nasional memerlukan kajian yang komprehensif sebelum dijalankan agar pelaksanaannya lebih efektif.
“Jadi masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua lah,” ujarnya.
Menurut Luhut, perencanaan yang lebih matang sejak awal akan membantu pemerintah mengantisipasi berbagai hambatan, mulai dari kesiapan data, distribusi, hingga mekanisme pelaksanaan di daerah.
Ia mencontohkan, salah satu persoalan masih ditemukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di sejumlah daerah tersebut terdapat kendala terkait validitas data penerima manfaat serta implementasi program setelah anggaran mulai dicairkan.
Kondisi tersebut, kata Luhut, menjadi perhatian pemerintah untuk segera dibenahi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta instansi terkait kini fokus melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan program.
Sebagai bagian dari proses evaluasi, Dewan Ekonomi Nasional telah melakukan kajian di sekitar 800 titik di berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemetaan tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan.
Di media sosial, pernyataan Luhut yang menyebut “Itu salah kita semua” turut menjadi sorotan publik. Sejumlah netizen mempertanyakan siapa yang dimaksud dengan frasa tersebut karena mereka menilai proses perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, hingga evaluasi program merupakan tanggung jawab pemerintah dan instansi yang menjalankannya, bukan masyarakat.
Warganet juga menilai bahwa berbagai persoalan dalam pelaksanaan program, termasuk lemahnya pengawasan maupun dugaan penyimpangan yang terjadi di tingkat pelaksana, merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
Menurut mereka, masyarakat tidak berada pada posisi untuk mengawasi proses internal maupun pengambilan keputusan dalam program tersebut.
Selain itu, sejumlah netizen berpendapat pemerintah seharusnya lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan menjadikan berbagai keluhan di lapangan sebagai bahan evaluasi sejak dini.
Mereka menilai, ketika persoalan serupa terus berulang dan masyarakat menjadi pihak yang terdampak, pemerintah perlu lebih cepat menangkap kejanggalan, memperbaiki sistem pengawasan, serta memastikan evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar masalah yang sama tidak kembali terjadi.
