Rencana pemerintah membentuk 10 Universitas Republik Indonesia (URI) bekerja sama dengan jaringan kampus elite Inggris terus menuai sorotan.
Kali ini, lembaga pemikir Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengambil langkah dengan mengirim surat resmi kepada pimpinan Russell Group of Universities untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap proyek tersebut.
CELIOS menilai kerja sama itu berpotensi menimbulkan persoalan, terutama jika dikaitkan dengan kritik publik terhadap kebijakan pendirian universitas baru di tengah masih banyaknya perguruan tinggi dalam negeri yang dinilai membutuhkan penguatan.
“Kami khawatir keterlibatan dalam proyek ini dapat menimbulkan risiko reputasi (reputational risk) bagi Russell Group, apabila diasosiasikan dengan kebijakan yang dikritik publik akibat mengabaikan keberadaan universitas lokal dan mengalihkan alokasi anggaran negara yang terbatas,” tulis CELIOS dalam surat tersebut.
Menurut CELIOS, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memprioritaskan peningkatan kualitas dan daya saing perguruan tinggi yang telah ada. Di tengah keterbatasan anggaran, pendirian kampus baru dinilai berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana negara.
Langkah CELIOS juga muncul di tengah masih minimnya penjelasan pemerintah mengenai dasar hukum, skema pendanaan, hingga urgensi pembentukan Universitas Republik Indonesia.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR juga mempertanyakan mengapa pemerintah memilih membangun universitas baru, sementara banyak perguruan tinggi negeri yang telah memiliki rekam jejak panjang masih dapat diperkuat kualitas maupun kapasitasnya.
Russell Group sendiri merupakan asosiasi yang menaungi 24 universitas riset terkemuka di Britania Raya.
Anggotanya mencakup sejumlah kampus bergengsi dunia, seperti University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, London School of Economics (LSE), University of Manchester, hingga University of Edinburgh.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Russell Group terkait surat yang dikirimkan CELIOS. Sementara itu, pemerintah juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan kerja sama maupun tahapan pembentukan Universitas Republik Indonesia.
