Setelah mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait Pilkada 2020 saat pawai yang menyebabkan kerumunan masa saat mendaftar pilkada di KPU Blora.
“Atas nama Wakil Bupati sekaligus Calon Bupati Blora Arief Rohman dan Calon Wakilnya Tri Yulisetyowati meminta maaf atas kejadian tersebut”, Kata Arief, mengutip detik.com Senin (7/9).
Arief mengatakan pihaknya tak meminta relawan dan simpatisan untuk mengikuti proses pendaftaran dirinya maju Pilkada Blora. Dia pun mengaku kaget dengan banyaknya massa.
“Jujur saya sendiri juga kaget ada relawan simpatisan dari berbagai elemen mengikuti pendaftaran kemarin (4 September 2020), dan itu tidak ada yang mengoordinir,” jelas Arief.
Arief menyebut pihaknya sudah melarang para simpatisan untuk mengikuti proses pendaftaran Pilkada Blora 2020. Dia pun tak menyangka ternyata banyak simpatisan yang datang.
“Konsep pendaftaran kemarin sebenarnya sederhana. Datang ke KPU terus pulang. Karena jarak kantor PKB dengan gedung KPU dekat kami pun memutuskan untuk jalan kaki,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Blora M Hamdun mengaku sudah beberapa kali menyampaikan untuk tidak membawa massa dengan jumlah besar saat pendaftaran. Hal itu juga sudah disampaikan dalam setiap kesempatan rapat koordinasi dengan parpol.
“Dan itu sudah kita terapkan dengan protokol di halaman KPU. Namun di luar pagar KPU itu sudah di luar rentang kendali KPU,” terang Hamdun.
Hal tersebut bakal menjadi catatan bagi penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. KPU, Bawaslu, hingga kepolisian bakal berkoordinasi untuk meminimalisir kerumunan massa pada tahapan selanjutnya.
“Misalnya, tanggal 23 September penetapan calon dan 24 September pengundian nomor urut. Yang hampir pasti itu jika tidak ada pengendalian secara sama-sama akan terjadi pengumpulan masa, belum lagi di tahapan kampanye. Maka hal ini akan menjadi evaluasi bersama,” terangnya.
