JAKARTA — Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksamana, menyoroti mentalitas pejabat dan budaya “penjilat” yang dinilainya masih berkembang di Indonesia.
Menurut Gandjar, pemberantasan korupsi tidak akan selesai apabila jabatan, pangkat, dan kekayaan masih dijadikan sebagai tolok ukur kehormatan seseorang.
“Korupsi nggak bakal habis kalau jabatan, pangkat, dan kekayaan masih dijadikan tolok ukur kehormatan. Pejabat itu cuma bertugas di jam kantor, di luar itu mereka rakyat biasa yang nggak perlu diistimewakan gila-gilaan pakai anggaran negara,” demikian pernyataan Gandjar yang beredar dalam sebuah potongan video.
Ia juga menyoroti kebiasaan pejabat yang mendapatkan pengawalan dan berbagai bentuk perlakuan khusus.
“Pejabat dikawal-kawal. Pejabat itu hanya di jam kerja di kantor. Pulang ke rumah, Anda itu menjadi warga biasa,” ujarnya.
Gandjar bahkan menggunakan pernyataan bernada satir untuk menggambarkan budaya “penjilat” di sekitar kekuasaan.
“Sampai saya pernah bilang, lantai istana makin licin makin basah oleh liur para penjilat,” katanya.
Dalam pernyataannya, Gandjar juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen memburu koruptor hingga ke Antartika.
“Saya senang Presiden bilang akan memburu koruptor sampai ke Antartika, tapi kita hanya diminta senang mendengar. Gak usah ke Antartika, cukup antar kita,” kata Gandjar.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pembuktian komitmen pemberantasan korupsi melalui tindakan nyata di dalam negeri, bukan semata-mata melalui pernyataan atau retorika.
Gandjar juga mengkritik kecenderungan masyarakat maupun pejabat yang menempatkan posisi dan kekuasaan sebagai simbol kehormatan. Menurutnya, pejabat tetap merupakan warga negara biasa di luar tugas kedinasannya dan tidak semestinya menggunakan fasilitas maupun anggaran negara secara berlebihan.
