DEPOK — Wacana panas yang berpotensi merombak total sistem demokrasi lokal Indonesia mendadak mencuat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membocorkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara berulang kali mengusulkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dikembalikan pemilihannya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pernyataan mengejutkan ini dilontarkan Yusril saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (28/10/2026). Menurut Yusril, alasan utama di balik usulan tersebut adalah gila-gilanya ongkos politik yang harus dibakar kandidat dalam Pilkada langsung. Tingginya modal awal ini dinilai menjadi biang kerok yang memaksa para kepala daerah terpilih nekat melakukan korupsi demi “balik modal”.
“Pak Presiden saya itu berkali-kali mengatakan, ‘Sudahlah, Pilkada itu kembalikan saja kepada DPRD.’ Enggak mau kan?” ungkap Yusril menirukan ucapan Prabowo.
Ia secara blak-blakan menyoroti bahwa biaya kampanye untuk menjangkau masyarakat sangat fantastis.
“Kalau pilkada itu diserahkan kepada rakyat negeri langsung, besar sekali biaya Pilkada itu untuk nyuapin orang yang mau milih itu tadi,” bebernya kepada awak media.
Selain faktor biaya, Yusril berargumen bahwa dari kacamata pencegahan suap, mengawasi segelintir anggota dewan dinilai jauh lebih masuk akal.
“Nah, kan lebih mudah ngawasi 30 anggota DPRD disogok apa enggak. Tapi kalau ngawasi orang kabupaten kan enggak sederhana,” kilahnya.
Ia pun menyentil fenomena publik yang gemar berteriak anti-korupsi namun terus mempertahankan sistem politik yang membuka celah terjadinya praktik rasuah.
Meski demikian, wacana ini jelas memicu perdebatan tajam. Mengembalikan kewenangan penuh kepada DPRD berarti memangkas hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, memunculkan pertaruhan baru antara dalih efisiensi biaya politik dan potensi ancaman kemunduran representasi demokrasi di daerah.
