Oleh : Bonbon
Di Klaten, ada legenda bernama Pasar Legen. Buatku, tempat itu bukan sekadar pasar loak biasa, melainkan pahlawan tanpa tanda jasa yang menyelamatkan isi dompetku sejak masih berseragam abu-abu putih.
Dulu, pas badai Covid menghantam dan para pejabat sibuk berpidato di televisi soal ekonomi yang nyaris sekarat, aku justru berhasil survive. Resepnya sederhana: jual beli barang seken alias thrifting—bahasa kerennya anak-anak skena yang sok kalcer. Bangun subuh, tancap gas motor menempuh jarak dua puluh kilometer dengan modal uang saku yang utuh gara-gara sekolah daring. Pemerintah menyuruh lockdown, tapi jalan rezeki rakyat jelata justru terbuka lebar di lapak-lapak kumuh.
Waktu itu hukum pasar berjalan sangat sehat. Barang hasil ngawul cukup difoto estetik sedikit, diunggah ke internet, langsung diserbu penawar. Roda ekonomi berputar kencang, pembeli girang, penjual kenyang.
Setelah hampir empat tahun pensiun dini karena sok sibuk mengurusi skripsi dan tetek bengek dunia perkuliahan, hari ini aku memutuskan balik lagi. Niat awalnya murni nostalgia—menghirup kembali aroma khas tumpukan baju bekas dan debu jalanan.
Sialnya, Pasar Legen tak lagi sehangat dulu. Kerumunan orang memang masih ada, tapi gerak-gerik mereka beda. Kebanyakan cuma berdiri bengong, menonton layaknya turis kebingungan tanpa niat mengeluarkan sepeser pun uang dari dompet. Harga barang-barang seken mendadak melonjak ugal-ugalan—bukan karena banjir peminat, melainkan cara putus asa para pedagang menutup lubang rugi harian.
Naluriku yang biasanya doyan menawar mendadak beralih profesi jadi wartawan investigasi dadakan. “Nopo sakniki sepi, Lik?” tanyaku iseng ke seorang penjual. Tanpa basa-basi, keluhan seragam meluncur dari bibir mereka: sepi pembeli, dagangan mandek, boro-boro ada transaksi, yang sekadar menawar harga saja bisa dihitung pakai jari sebelah tangan.
Ini anomali gila. Kalau pasar kasta terbawah tempat perputaran uang receh saja sudah megap-megap begini, berarti ada yang sangat busuk di ruang kendali kekuasaan.
Di tengah kepala yang pusing memikirkan misteri ekonomi akar rumput, aku melipir ke warung soto di pinggir jalan Jogja-Solo. Di kawasan Solo Raya, soto seger lima ribuan adalah penyelamat hidup kaum berkantong pas-pasan. Warungnya lengang. Awalnya aku kira wajar karena jam nanggung, bukan jam sarapan apalagi makan siang.
Semangkuk soto panas dan segelas teh tawar mendarat di meja, tapi diantar dengan raut wajah si penjual yang tertekuk lesu—persis potret orang yang baru saja kehilangan harapan hidup. Pertanyaan yang sama kembali meluncur dari mulutku, dan jawabannya meremukkan hati.
Ibu bakul soto ini rupanya sedang terjepit di antara dua batu karang kebijakan maha agung. Subuh tadi saat kulakan, ia harus adu sikut menghadapi harga telur, ayam, dan tepung yang meroket tajam akibat diborong rantai pasok SPPG yang mulai menjamur. Giliran warungnya buka, meja-meja kursinya kosong melompong. Kenapa? Karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) bikin anak-anak sekolah tak lagi mampir sarapan soto bareng orang tua mereka.
Dari sini aku mulai merenung: kalau anak sekolah cuma kebagian menu seadanya di kotak makan, dan ibu bakul soto ini piringnya dipaksa kering, lantas siapa yang sebenarnya paling kenyang di balik proyek MBG?
Jawabannya jelas bukan rakyat di pinggir jalan. Yang kenyang adalah korporasi raksasa pemasok bahan pokok yang meneken kontrak triliunan tanpa risiko gagal bayar. Yang kenyang adalah para calo tender, broker logistik dapur sentral, dan segelintir elit pemilik akses lisensi yang mendadak jadi bos katering negara. Mereka berpesta pora di atas penderitaan warung-warung kecil yang pelan-pelan dicekik mati modal.
Sotoku tersisa separuh, nafsu makanku menguap seketika digilas cerita pilu di depan mata. Ritual santai menghisap sebatang rokok sambil menyeruput teh hangat mendadak hilang selera. Aku bergegas bayar dan pulang, menelan kenyataan pahit bahwa “keberhasilan” angka-angka di tabel kementerian dibayar kontan dengan air mata pedagang kecil di trotoar.
Belum genap setengah perjalanan pulang, indikator bensin di motorku berkedip panik. Lengkap sudah komedi hari ini. Aku terpaksa menepi ke pom bensin terdekat, bersiap mengantre panjang di bawah terik matahari yang menyengat ubun-ubun demi mendapatkan secuil jatah subsidi—cairan Pertalite yang kian hari statusnya makin menyerupai bantuan sosial yang dipersulit.
Antreannya mengular sampai ke bahu jalan, campur aduk antara knalpot panas, bau aspal sangit, dan dengusan napas orang-orang yang sudah kehilangan sisa-sisa kesabaran. Di depanku, seorang bapak paruh baya penarik ojek pangkalan berkali-kali menatap layar ponsel retaknya yang sepi orderan, sambil menghitung recehan logam di telapak tangan yang gemetar. Di belakangku, seorang ibu menggendong balita yang menangis kejer kegerahan, sementara ia sibuk mengipasinya dengan sobekan kardus bekas.
Setengah jam terjebak dalam barisan keputusasaan itu, giliranku hampir tiba. Tepat dua motor sebelum motorku menyentuh nosel pengisian, petugas berseragam merah memasang plang besi bertuliskan spidol alakadarnya: Pertalite Habis, Sedang Menunggu Pasokan.
Hening sesaat, sebelum akhirnya makian lirih dan desah pasrah serentak membubung ke udara. Tidak ada yang berani mengamuk, tenaganya sudah habis diperas sejak subuh.
Aku terdiam di atas jok, menatap indikator bensin yang kini mati total. Dompet tipis, tangki kosong, perut cuma terisi separuh mangkok soto, dan jarak rumah masih belasan kilometer lagi. Mau beli bensin nonsubsidi uangnya kurang, mau dorong motor ragaku sudah kepalang remuk.
Di titik inilah aku benar-benar paham arti “gizi” dalam kacamata penguasa. Penderitaan rakyat kecil bukan lagi sekadar metafora di buku teori, melainkan rasa haus yang mencekat tenggorokan di tengah antrean bahan bakar yang sia-sia, sementara di layar ponsel, para petinggi negara sibuk memamerkan menu piring gratis di depan kamera.
Aku memang bukan ekonom hebat seperti Ferry Irwandi yang punya basis teori ekonomi sekuat karang dan data serapi etalase. Aku juga jelas tidak sehebat Purbaya yang begitu lihai mengotak-atik neraca keuangan negara lewat angka-angka di atas kertas. Aku cuma seorang pemuda biasa—anak kemarin sore yang kebetulan membaca sinyal krisis bukan dari grafik Bloomberg, melainkan dari denyut nadi Pasar Legen dan mangkok soto yang kian sekarat.
Long live Pasar Legen Jatinom. Lekas sembuh, perekonomian Indonesia. Jangan sampai rakyatnya keburu mati kelaparan sebelum sempat melihat mereka yang kenyang itu insyaf.
