JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan kritik tajam terkait kondisi finansial negara yang dinilainya belum maksimal. Adik Presiden Prabowo Subianto ini secara blak-blakan menyebut bahwa Indonesia sejatinya adalah negara yang super kaya, bahkan layak bersanding dalam jajaran negara industri maju Group of Twelve (G12). Namun, potensi raksasa itu menguap akibat lemahnya kinerja aparatur dalam mengurus penerimaan negara dari sektor pajak.
Pernyataan menohok ini sekaligus digunakan Hashim untuk membungkam pihak-pihak yang kerap meragukan kemampuan finansial pemerintah dalam membiayai program-program unggulan.
“Maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG, tidak bisa membiayai Koperasi Desa, tidak bisa membiayai segala macam hal. Bahkan sebetulnya Indonesia mampu,” timpal dia saat memberikan pandangannya dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2026, Kamis (29/10/2026).
Hashim menjamin bahwa Indonesia sangat mampu merealisasikan program tersebut asalkan pemerintah berani memaksimalkan pemungutan pajak dari seluruh transaksi ekonomi.
“Paling sedikit 11 persen (Pajak Pertambahan Nilai atau PPN: red) untuk kegiatan transaksi sehari-hari dan sebagainya,” tegas dia.
Ia lantas membeberkan data mengejutkan dari Bank Dunia yang menyebut 35 hingga 40 persen perputaran ekonomi di Indonesia saat ini sama sekali tidak tercatat. Hashim menyoroti jutaan transaksi harian yang terjadi di sektor jasa informal sebagai salah satu lumbung ekonomi terbesar yang luput dari pantauan.
Ia mencontohkan aktivitas perputaran uang tunai yang masif dari jasa pangkas rambut panggilan, pijat, salon kecantikan, hingga bisnis warung tegal (warteg). Menurutnya, derasnya arus uang di sektor-sektor non-formal tersebut gagal dideteksi oleh sistem pajak negara, sehingga membuat penerimaan negara tak kunjung gemuk seperti yang seharusnya.
