JAKARTA — Jagat media sosial kembali dibikin geger oleh puluhan konten viral yang menuding politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, sebagai dalang di balik aksi demonstrasi besar-besaran ‘Indonesia Sadar’ pada 28 Oktober 2026 lalu. Berbekal kesamaan gestur salam tiga jari, setidaknya 21 video di TikTok yang menembus ratusan ribu tayangan serta sejumlah unggahan di Facebook ramai-ramai menyudutkan gerakan mahasiswa. Narasi liar pun bermunculan menyerang aksi tersebut, mulai dari komentar seperti berikut:
“Kirain BEM UI anaknya abah Anis, eh ternyata anaknya abang Ganjar,” hingga tudingan, “Salam Tiga Jari: Suara Rakyat atau Manuver Elite?”
Menjawab tudingan miring yang mengaitkan kemurnian gerakan sipil dengan manuver elite politik, kubu mahasiswa langsung pasang badan. Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2026, Lionel Marnosan Alamson Sihaloho, meluruskan bahwa simbol tersebut diadopsi dari kultur perlawanan global melawan rezim otoriter.
“Dari awal sudah jelas bahwa makna dan arti dari gestur tiga jari (yang digunakan) ini merujuk pada film Hunger Games dan aksi-aksi internasional sebelumnya,” kata Lionel menegaskan independensi aliansi, Kamis (29/10/2026).
Penelusuran fakta juga membuktikan bahwa jejak digital Ganjar yang disebarkan merupakan dokumentasi lama saat kampanye nomor urut tiga di Pilpres 2024, serta potretnya di ajang Jakarta Running Festival pada 24 Oktober 2026.
Gerakan #IndonesiaSadar sendiri merupakan aliansi murni masyarakat sipil lintas provinsi yang mengusung lima tuntutan krusial. Mereka turun ke jalan untuk mendesak penetapan status bencana nasional karhutla, menuntut penghentian program boros seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), mendesak penurunan biaya pendidikan, menolak penyalahgunaan hukum, hingga menentang militerisasi di ruang sipil.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa gestur salam tiga jari dalam aksi #IndonesiaSadar sama sekali bukan atribut politik partisan ataupun representasi nomor urut Pilpres.
Simbol ini adalah tanda perlawanan universal yang telah digunakan secara luas oleh aktivis pro-demokrasi di berbagai negara—mulai dari Thailand, Hong Kong, hingga Myanmar—untuk menentang kesewenang-wenangan penguasa. Gerakan 28 Oktober terbukti sebagai aksi murni masyarakat sipil yang menuntut penanganan karhutla hingga memprotes program populis pemerintah yang dinilai boros.
