JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membantah keras tudingan yang menyebut pemerintah bertindak layaknya “tukang sensor” di ruang digital. Pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kuasa absolut untuk sembarangan menghapus konten di media sosial tanpa melewati prosedur hukum yang ketat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarin, menegaskan bahwa tugas kementerian lebih berfokus pada digital governance (tata kelola platform digital) dengan mendorong moderasi dan literasi, bukan sekadar memberangus akun pengguna.
“Dalam melaksanakan kewenangannya itu Komdigi bukan tukang sensor, Kominfo mendorong adanya moderasi, dan tentunya dibarengi dengan moderasi ada literasi juga kepada pengguna,” tegas Mediodecci di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kemkomdigi memang berwenang memerintahkan platform Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memutus akses konten ilegal. Namun, kewenangan eksekusi langsung itu sangat terbatas.
“Jadi, konten yang bisa diputus secara langsung oleh Kominfo hanya dua, perjudian online dan pornografi,” ungkapnya.
Di luar dua hal tersebut, Komdigi tidak bisa bertindak sepihak. Untuk konten seperti disinformasi atau perdagangan ilegal, Komdigi wajib mendapat rekomendasi atau verifikasi dari lembaga yang menaunginya, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, hingga BPOM.
“Komdigi tidak melakukan penyidikan dan penegakan hukum pidana secara mandiri. Dan yang membatasi kewenangan Kominfo adalah konstitusi,” lanjutnya memaparkan batas kewenangan instansinya.
Lantas, bagaimana proses sebuah konten di- take down?
Mediodecci menjelaskan, alurnya berawal dari laporan patroli siber, aduan masyarakat, maupun aparat hukum. Setelah diverifikasi, Komdigi akan mengirim notifikasi batch (biasanya berisi 200-400 tautan) kepada platform digital untuk ditindaklanjuti. Platform berhak menyetujui, meminta waktu tambahan, atau bahkan mengajukan keberatan.
Untuk memantau kepatuhan platform ini, Kemkomdigi menggunakan sistem yang disebut SAMAN. “SAMAN ini sebenarnya adalah sistem untuk kami mendeteksi kepatuhan. Artinya, dia nanti akan otomatis mengeluarkan surat teguran, mengeluarkan kode billing kalau denda sudah diterbitkan,” tutupnya, memastikan bahwa dalam kondisi mendesak, platform diberi Service Level Agreement (SLA) waktu 4 jam untuk menurunkan konten pasca-perintah diturunkan.
