Dana bencana yang seharusnya menyelamatkan korban malah diduga dikorupsi, dan kini prajurit aktif ikut terseret. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Pusat Polisi Militer TNI sudah memeriksa prajurit aktif yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kabar ini disampaikan KPK pada Kamis malam, 12 November 2026, dan langsung bikin publik makin geram.
“Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.
Juru bicara KPK itu menambahkan, langkah tersebut menunjukkan TNI sudah menindaklanjuti surat KPK untuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
“Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujarnya.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Saat itu 15 orang diamankan, dan sehari kemudian lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya berinisial BS yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. Empat tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
Yang bikin publik makin naik darah, nilai pengadaan yang didalami mencapai sekitar Rp148 miliar selama periode 2024 sampai 2026. KPK menduga ada konflik kepentingan dan praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai, termasuk penunjukan langsung ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan. Pada 16 Oktober 2026, penyidik menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Dana siap pakai sendiri adalah dana yang dicadangkan pemerintah untuk keadaan darurat bencana, uang yang seharusnya bergerak cepat saat rakyat paling butuh.
Surat KPK ke Panglima TNI sendiri sudah dikirim sejak 20 Oktober 2026 dan memuat konstruksi perkara, dugaan keterlibatan dua prajurit aktif, hingga bukti yang dimiliki penyidik. Namun sampai berita ini ditulis, KPK belum mengumumkan identitas maupun peran spesifik kedua prajurit tersebut kepada publik. Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas sebelumnya menyatakan TNI menghormati proses hukum yang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK serta menindaklanjuti informasi yang diterima sesuai mekanisme yang berlaku.
Warganet pun meluapkan kemarahan di media sosial. Banyak yang menilai korupsi dana bencana adalah kejahatan paling tidak punya hati, karena yang dirampok adalah uang untuk korban banjir, gempa, dan bencana lain yang sedang menderita. Desakan agar dua prajurit aktif itu segera diumumkan identitasnya dan diproses terbuka pun membanjiri kolom komentar, karena publik tidak mau kasus ini berhenti di tengah jalan.
Sampai berita ini ditulis, belum ada tersangka baru dari kalangan TNI yang diumumkan. Yang jelas, pemeriksaan oleh Puspom TNI menandai babak baru, perkara ini tidak lagi berhenti di pejabat sipil BNPB dan pihak swasta saja. Publik kini menunggu, apakah langkah TNI ini berujung pada penetapan tersangka dari kalangan militer atau justru berhenti sebagai pemeriksaan semata.
