JAKARTA — Arus kas keuangan negara kembali menjadi sorotan. Hingga Oktober 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami defisit yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp 379,3 triliun. Kondisi ini dipicu oleh besarnya pengeluaran negara yang jauh melampaui pendapatan yang masuk.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa angka defisit tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski angkanya triliunan, ia menegaskan bahwa realisasi ini masih aman dan on track menuju batas aman defisit yang dipatok sebesar 2,85 persen dari PDB.
Secara rinci, kas negara hingga bulan kesepuluh baru meraup pendapatan sebesar Rp 2.618 triliun (83 persen dari target), tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini nyatanya tak mampu mengejar laju belanja negara yang sudah tersedot hingga Rp 2.997,2 triliun (78 persen dari pagu), yang juga naik 15,6 persen yoy.
Meski duit negara keluar lebih banyak, Suahasil secara tegas menolak jika APBN disebut “tekor” atau merugi. Menurutnya, negara bukanlah korporasi pencari untung.
“Memang ini lah APBN kita didesain dari sejak awal. Karena itu kalau menggunakan kata tekor, bukan berarti tekor itu rugi. APBN itu nggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ke depan, laju pengeluaran negara diproyeksikan akan semakin deras. Suahasil mengingatkan bahwa kementerian dan lembaga biasanya baru akan melakukan pencairan dan pembayaran besar-besaran untuk menyelesaikan seluruh kontrak kerja pada periode November hingga Desember.
Sementara itu, untuk pos keseimbangan primer hingga Oktober 2026, pemerintah mencatat angka yang masih positif di level Rp 114,8 triliun. Namun, angka ini dipastikan akan terus menyusut seiring dengan percepatan belanja jelang tutup tahun anggaran.
