JAKARTA — Keputusan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden rupanya menyisakan tanda tanya baru. Terdapat perbedaan penjelasan yang mencolok antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sendiri terkait alasan utama di balik pelepasan jabatan krusial tersebut pada pertengahan November 2026 ini.
Presiden Prabowo Subianto, usai menerima surat pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka pada siang hari, secara terang-terangan menyebut bahwa pengunduran diri tersebut berkaitan dengan latar belakang pendidikan Gibran yang berbenturan dengan sistem konstitusi Indonesia pasca-adanya putusan hukum.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses-proses yang teratur. Namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” jelas Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan posisi hukumnya. “Di sisi lain berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita. Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.”
Namun, narasi berbeda justru meluncur dari mulut Gibran. Melalui sebuah siaran video pada malam harinya, Gibran yang tampil mengenakan setelan jas dan dasi merah membantah keras bahwa dirinya mundur karena skandal ijazahnya. Sayangnya, Gibran tidak membeberkan secara gamblang apa alasan sebenarnya di balik keputusannya tersebut.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” tegas Gibran dalam videonya.
Di akhir tayangan, ia hanya menyisipkan harapan normatif agar administrasi pemerintahan ke depan bisa memberi kepastian hukum dan demokrasi ditata lebih baik agar peristiwa serupa tidak terulang.
Meski Gibran membantah, publik tak bisa melepaskan fakta bahwa pengunduran diri ini terjadi tepat setelah serangkaian putusan hukum yang ‘menghantam’ dokumen pendidikannya.
Pada 5 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusannya (Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA Gibran. Pukulan telak berlanjut pada 30 Oktober 2026, ketika Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 secara resmi membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik putra sulung Joko Widodo tersebut.
