JAKARTA – Indonesia memang telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income) sejak 2022. Namun, data Bank Dunia menunjukkan gambaran berbeda ketika kemiskinan diukur menggunakan standar internasional untuk kelompok negara tersebut.
Berdasarkan pemantauan Bank Dunia pada April 2026, sekitar 64,2 persen atau 184,9 juta penduduk Indonesia tercatat berada di bawah garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah ke atas. Persentase tersebut menjadi yang tertinggi di antara 59 negara berkembang dalam kategori yang sama.
Angka Indonesia bahkan berada di atas Afrika Selatan yang mencapai sekitar 60 persen dan Filipina sebesar 56,5 persen. Sementara itu, Thailand tercatat jauh lebih rendah dengan 10,1 persen dan Malaysia hanya sekitar 1 persen.
Tingginya angka tersebut tidak terlepas dari perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan. Bank Dunia memakai ambang US$8,30 per hari atau sekitar Rp1,51 juta per kapita per bulan berdasarkan paritas daya beli (PPP) 2021 untuk mengukur standar hidup negara berpendapatan menengah ke atas.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar minimum (basic needs approach). Dengan garis kemiskinan sebesar sekitar Rp669 ribu per kapita per bulan, BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua lembaga menggunakan ukuran yang berbeda dalam melihat kondisi kemiskinan. Angka 64,2 persen dari Bank Dunia juga tidak berarti seluruh penduduk tersebut tergolong miskin ekstrem, melainkan menunjukkan jumlah masyarakat yang hidup di bawah ambang standar hidup yang digunakan untuk negara berpendapatan menengah atas.
Bank Dunia tetap merekomendasikan pemerintah menggunakan garis kemiskinan nasional BPS dalam merancang kebijakan bantuan sosial dan perlindungan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, angka internasional tersebut lebih tepat dibaca sebagai gambaran mengenai tingkat kerentanan ekonomi masyarakat dibandingkan sebagai ukuran kemiskinan nasional secara langsung.
