JAKARTA – Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) melihat banyak hal yang mengejutkan publik, terutama dalam penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Mahkamah Konstitusi/MK) dan juga dalam menjalankan etika-etika demokrasi.
Hal yang sama juga dilakukan presiden, para menteri, dan juga para ketua umum partai politik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan goncangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan serta perekonomian nasional.
Setelah mencermati dan mewaspadai situasi politik dan situasi negara terkini, pada Kamis (9/11/2023) Forum Pemred yang beranggotakan para pendiri dan para pemimpin redaksi media arus utama berkumpul dan menyamakan persepsi. Dalam pertemuan sekitar 2,5 jam itu, setelah melihat beberapa indikasi dan fakta, Forum Pemred menyimpulkan bahwa Indonesia sedang tidak baik- baik saja.
Beberapa indikasi dan fakta tersebut, antara lain terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden. Hal itu mengindikasikan upaya perekayasaan hukum dengan memanfaatkan intervensi dari pihak penguasa dan mempertontonkan upaya kolusi, nepotisme, dan membangun politik dinasti.
Diduga ada manuver melawan konstitusi dan pembajakan demokrasi untuk kepentingan kekuasaan yang absolut, demi kepentingan kelompok atau golongannya sendiri. Dugaan ini makin jelas setelah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman setelah terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Forum Pemred juga menemukan indikasi bahwa ada gejala penggunaan alat negara oleh pemerintah, baik dari penegak hukum, militer, hingga sumber daya ekonomi yang ada, untuk menekan pihak yang tidak sejalan, dan bahkan untuk mendukung pasangan bacapres dan bacawapres tertentu.
Hal ini berpotensi pada ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, yang seharusnya dilandasi asas jujur, adil, bebas, dan rahasia. Sehingga, berpotensi membuat kecurangan dalam Pemilu 2024.
Ini memperlihatkan ada sekelompok kepentingan yang menghalalkan segala cara untuk bisa menduduki tampuk kekuasaan. Indikasi ini sekarang sudah terlihat dengan nyata, dan patut dikhawatirkan, bakal merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun sejak era Reformasi.
Di tengah manuver politik menjelang Pemilu 2024, pemerintah perlu lebih fokus dalam memperhatikan kondisi ekonomi. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang cukup berat di tengah konflik geopolitik dan geoekonomi dunia, lesunya perekonomian dunia, melambatnya pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga-harga komoditas pangan, dan masih tingginya angka pengangguran.
Dengan melihat kondisi dan fakta-fakta ini, maka Forum Pemred menyampaikan beberapa seruan kepada Presiden Jokowi, kepada para capres/cawapres, pimpinan partai politik, tim pemenangan,TNI, Polri, lembaga penegak hukum, DKPP, KPU, Bawaslu, pers, dan seluruh komponen masyarakat.
Kepada Presiden Jokowi, Forum Pemred menyerukan agar fokus dan berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan, ekonomi serta sosial kemasyarakatan sampai berakhirnya masa kerja bpemerintahan pada Oktober 2024.
Forum Pemred juga menyerukan agar Jokowi melakukan konsolidasi nasional, agar kehidupan bernegara kembali normal dan kualitas demokrasi Indonesia makin membaik. Selain itu juga, agar menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 agar sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku berdasarkan UUD 1945 dan amanat reformasi tahun 1998.
Kemudian menjaga integritas dan netralitas terhadap semua calon kontestan pemilu, menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest), berlaku adil dan mengayomi semua peserta pemilu, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan menghentikan manuver dalam upaya memenangkan salah satu calon, demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas dan rahasia.
Sedangkan seruan kepada para capres/cawapres, pimpinan partai politik, dan tim pemenangan, agar mengikuti semua proses pemilu sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku di negara ini.
Menjalankan kampanye secara damai, mengedepankan adu gagasan dan program, tidak meresahkan, menghasut dan melakukan adu domba masyarakat, serta tidak menyebarkan kabar palsu (hoaks) danmenggunakan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang dapat memecah belah bangsa.
Menaati konstitusi dan tidak melakukan tindak kecurangan dalam pemilu dengan cara apa pun, apalagi memanfaatkan kekuasaan. Bagi capres dan cawapres maupun tim kampanye yang masih menjabat sebagai pejabat negara, segera mengundurkan diri dari jabatannya, tidak cukup hanya mengajukan cuti saat kampanye, untuk menutup celah memanfaatkan penggunaan fasilitas negara.
Berkomitmen melakukan pertarungan politik dalam Pemilu 2024 melalui cara yang fair dan etis, tidak menciderai semangat demokrasi, dan tidak membangun pemerintahan yang otoriter
Sedangkan seruan epada TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum agar berkomitmen menjaga stabilitas pertahanan, keamanan, dan hukum di seluruh Indonesia agar proses pemilu berjalan secara damai, lancar dan sukses.
Para penegak hukum diharapkan agar tidak menjadi partisan dan dan bersikap adil bagi semua kontestan pemilu. Meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya dan tidak menjadi alat menggapai kekuasaan oleh kelompok kekuatan tertentu
