KEBUMEN – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatin melihat perdebatan di ruang publik yang justru berujung saling mencaci maki. Ia mempertanyakan keberadaan sopan santun dan tata krama yang selama ini lekat dengan budaya ketimuran.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Maulidurrasul Muhammad SAW dan Haul ke-8 Almaghfurlahu K.H. Musyaffa’ Ali di Ponpes Al Falah Sumberadi, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (29/8/2026).
Jokowi menyoroti debat di televisi yang menurutnya terkadang berubah menjadi ajang menunjukkan kepandaian melalui cara berbicara. Ia juga mengingatkan bahwa kemampuan tidak perlu terus-menerus dipamerkan.
“Sekarang ini yang belum pintar aja sudah rumongso (merasa) pintar, yang banyak pirsani (melihat) teng (di) TV-TV waktu debat itu wah kadose (seperti) pinter-pinteran ngendikan (berbicara), yo meskipun pinter gak usah diketok-ketokke (diperlihatkan),” kata Jokowi.
Menurutnya, orang yang berbicara di hadapan banyak orang seharusnya menyampaikan hal yang baik agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
“Jadi mestinya kalau kita dilihat orang banyak itu menyampaikan hal yang baik supaya orang mengikuti kita menjadi baik. Debat kok caci maki kayak gitu,” ujarnya.
Jokowi mengaku terkadang hanya bisa mengelus dada melihat kondisi tersebut.
“Kadang-kadang saja ngelus dada. Adat ketimuran kita ada di mana, sopan santun kita ada di mana? Tata krama kita ada di mana?” sambungnya.
Jokowi menilai perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal biasa. Ada yang setuju, tidak setuju, menyukai, maupun tidak menyukai seseorang.
Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan kesantunan. Ia mengajak masyarakat memilih perkataan yang baik ketika berbicara.
“Yen iso ngendiko apik kenapa sing ngendiko sing elek? Nggih mboten nggih?” ucapnya.
Selain soal etika berbicara, Jokowi mengingatkan agar kekuasaan tidak digunakan untuk menjatuhkan atau bersikap kasar kepada masyarakat. Menurutnya, jabatan dan kekuasaan tidak akan dimiliki seseorang selamanya.
Karena itu, ia meminta masyarakat maupun pejabat tidak berlebihan dalam menunjukkan kemampuan ataupun kekuasaannya kepada orang lain.
