BANJARMASIN – Di tengah kabut asap dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di Kalimantan Selatan, pesta ulang tahun istri Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Roy Rizali Anwar, menjadi sorotan publik.
Perayaan ulang tahun Masrupah Syarifuddin dengan tema “Kembali Muda” tersebut digelar di sebuah restoran pada akhir Agustus 2026. Video dan foto acara yang beredar di media sosial memicu kritik karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat yang terdampak karhutla.
Salah satu akun X, @bismillahyuk_, menilai perayaan tersebut tone-deaf terhadap situasi di Kalsel.
“Betapa tone-deaf-nya para pejabat Indonesia. Masrupah Syarifuddin adalah Istri Sekda Kalimantan Selatan. Di tengah kebakaran Kalsel, Istri Sekda ngerayain ultah dengan mewah,” tulisnya, dikutip Minggu (30/8/2026).
Kritik serupa datang dari akun @sibambaang yang menilai pesta tersebut menunjukkan minimnya empati di tengah situasi darurat karhutla.
Warganet juga mengaitkannya dengan kontroversi serupa di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Sebelumnya, perayaan ulang tahun istri Gubernur Kalteng yang dihiasi ucapan dari berbagai instansi juga sempat menuai kritik. Di Kaltim, agenda seremonial pejabat daerah turut menjadi sorotan ketika wilayah tersebut menghadapi karhutla.
Meski demikian, sebagian pihak meminta publik menunggu klarifikasi dan mengingatkan bahwa kegiatan pribadi tidak otomatis melanggar hukum selama tidak menggunakan anggaran negara. Kritik yang berkembang lebih banyak menyangkut etika dan kepantasan pejabat di tengah bencana.
Terlebih, kondisi karhutla Kalsel masih mengkhawatirkan. Data BPBD Kalsel per 25 Agustus mencatat 1.903 kejadian karhutla, dengan 9.088,75 hektare lahan terdampak dan 10.910 hotspot.
Karhutla juga melanda wilayah Kalimantan lainnya. Di Kaltim, lahan terbakar mencapai 572,83 hektare dan BMKG mencatat 11.869 hotspot sepanjang 1–21 Agustus. Sementara Kalteng mencatat 4.883 hotspot sejak awal tahun dan lebih dari 933 kejadian kebakaran aktif.
Kondisi tersebut membuat sorotan publik tidak hanya berkaitan dengan legalitas pesta, tetapi juga rasa empati dan kepantasan pejabat ketika masyarakat sedang menghadapi bencana.
