Program bantuan becak listrik kembali menjadi perbincangan di media sosial setelah muncul keluhan dari salah seorang pengguna yang mengaku mengalami kendala pada kendaraan bantuan yang diterimanya. Keluhan tersebut berkaitan dengan daya tahan baterai yang dinilai tidak sesuai harapan sehingga becak disebut jarang lagi digunakan.
Keluhan itu diunggah akun X @daruzarmedian. Dalam unggahannya, pemilik akun mengaku becak kayuh milik keluarganya telah digantikan dengan becak listrik bergambar Presiden Prabowo Subianto. Ia mengklaim kendaraan tersebut hanya mampu digunakan dalam jarak pendek karena baterainya cepat habis.
Menurut pengakuannya, becak listrik harus sering diisi ulang sehingga dinilai kurang efektif untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ia juga menyebut kendaraan menjadi jauh lebih berat ketika baterai habis dan harus dikayuh secara manual.
“Katanya ini uang Prabowo sendiri, bukan dari uang negara. Tapi becaknya tidak bisa dipakai jauh, sedikit-sedikit harus dicas. Padahal harganya disebut mencapai lebih dari Rp20 juta,” tulis akun tersebut.
Pengunggah juga mengklaim kondisi serupa dialami oleh sejumlah penerima becak listrik lainnya di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Program bantuan becak listrik sendiri telah menyalurkan sekitar 2.303 unit kepada para penerima manfaat.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan target distribusi program tersebut dapat mencapai 5.000 hingga 10.000 unit.
Berdasarkan spesifikasi yang pernah diperkenalkan kepada publik, becak listrik tersebut diklaim mampu menempuh jarak hingga 50 kilometer dalam sekali pengisian daya. Meski demikian, sejumlah pengguna di media sosial mengaku pengalaman penggunaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan spesifikasi tersebut.
Munculnya berbagai keluhan mengenai performa baterai dan bobot kendaraan saat tenaga listrik habis memicu harapan agar dilakukan evaluasi terhadap kualitas maupun layanan purnajual program bantuan tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak penyelenggara program maupun pemerintah terkait keluhan yang beredar di media sosial tersebut.
