BOGOR — Kondisi sejumlah bangunan yang sebelumnya disorot sebagai “hunian mewah” di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, dikabarkan berubah setelah dilakukan inspeksi ulang.
Perubahan itu menjadi perhatian setelah tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menemukan adanya perbedaan antara kondisi saat sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026 dengan kondisi ketika diperiksa kembali. Sejumlah barang yang sebelumnya terlihat di dalam bangunan disebut sudah tidak berada di tempat.
Saat sidak Ombudsman, bangunan tersebut tampak dilengkapi berbagai fasilitas seperti AC, televisi, sofa, tempat tidur, dapur, kulkas hingga perlengkapan rumah tangga. Ombudsman bahkan menggambarkannya memiliki kenyamanan seperti apartemen.
Namun, ketika dilakukan pemeriksaan ulang, kondisi sejumlah ruangan tidak lagi sama. Dalam salah satu pemeriksaan, petugas ditanya mengenai AC yang sebelumnya ada di lokasi. Perabot dan fasilitas lain juga disebut telah berubah atau tidak lagi ditemukan.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan membenarkan adanya perbedaan tersebut. Menurutnya, kondisi yang berubah itu kini menjadi fokus pemeriksaan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.
Kasus ini kemudian berujung pada penonaktifan Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto bersama empat pejabat struktural lainnya. Pemeriksaan internal juga dilakukan terhadap warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong.
Di sisi lain, pihak Ditjenpas sebelumnya menyebut bangunan tersebut merupakan rumah dinas pegawai di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), bukan fasilitas khusus bagi narapidana. Kemenimipas masih mendalami apakah bangunan tersebut benar digunakan sebagaimana peruntukannya.
