JAKARTA – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah menghentikan sementara program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut karena dinilai tidak hanya menghadapi persoalan keracunan, tetapi juga menambah beban bagi guru dan sekolah.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menilai pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) justru memperkeruh persoalan yang muncul akibat kasus keracunan MBG.
“Kepala BGN harus meminta maaf dan mengundurkan diri karena gagal dalam menghentikan keracunan MBG, serta telah meresahkan masyarakat, karena menyalahkan guru, orang tua dan wartawan yang protes dan memberitakan keracunan MBG,” kata Iman dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/9).
Menurut Iman, persoalan utama seharusnya berada pada kualitas dan tata kelola makanan MBG, bukan dibebankan kepada guru maupun sekolah. Ia mencontohkan, di tengah kasus keracunan, BGN justru mengumpulkan kepala sekolah untuk kegiatan literasi gizi.
“Kepala BGN seharusnya intropeksi diri, keracunan MBG disebabkan ada persoalan serius dalam desain kebijakan MBG oleh BGN. Masalahnya di internal BGN dan SPPG, maka salah alamat jika menyalahkan guru dan sekolah. Kenapa guru disalahkan?” ungkap Iman.
P2G juga meminta Kepala BGN menghentikan pernyataan yang dinilai dapat memicu kegaduhan, termasuk ketika persoalan keracunan MBG dikaitkan dengan masalah politik dan ideologis.
Iman mempertanyakan dasar pernyataan tersebut, terutama jika dikaitkan dengan banyaknya orang yang disebut mengalami keracunan MBG.
“Selain tidak punya empati kepada korban keracunan MBG, kepala BGN harus bisa menjelaskan, apakah 50 ribu orang keracunan MBG, itu gara-gara masalah ideologi? dan mereka keracunan akibat perbedaan ideologi?” ujarnya.
“Sangat mengkhawatirkan jika pejabat selevel kepala BGN, mengumbar sentimen politik ditengah bencana keracunan masal MBG,” lanjut Iman.
P2G menilai pemerintah perlu mengevaluasi secara serius pelaksanaan MBG, termasuk pembagian tanggung jawab antara BGN, SPPG, sekolah dan guru, agar persoalan keamanan pangan tidak terus berulang.
