MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – DPP PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan rakyat melalui pemilu langsung. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa prinsip utama partainya adalah mengedepankan suara rakyat. Dalam konferensi pers pada Jumat (13/12) malam, ia mengatakan, “Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu.”
Deddy menambahkan, “Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung.”
Kritik terhadap Biaya Pilkada
Menanggapi argumen Prabowo bahwa pilkada langsung memakan biaya mahal, Deddy menyatakan bahwa persoalan biaya sebenarnya berasal dari kurangnya moral dan etika kontestan politik.
“Biaya mahal itu karena banyak pihak yang dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan, sehingga melangkahi aturan. Yang menaburkan uang itu berasal dari elite politik sendiri, bukan rakyat,” ujarnya.
PDIP, menurut Deddy, akan menunggu usulan resmi revisi UU Pilkada sebelum menyampaikan sikap final. Namun, ia menekankan bahwa wacana tersebut perlu diuji lebih jauh terkait kelayakan dan efektivitasnya.
Wacana Prabowo tentang Pilkada oleh DPRD
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melontarkan gagasan ini dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul pada Kamis (12/12). Ia menilai sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dan mengurangi beban anggaran negara.
“Di negara-negara tetangga kita, seperti Malaysia dan Singapura, sistem ini sudah berjalan efisien. DPRD yang memilih gubernur dan bupati,” kata Prabowo.
Sikap Bijak dan Kehati-hatian
Deddy mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Ia menekankan bahwa partai politik harus bertindak bijak dan menghindari praktik jalan pintas seperti politik uang.
“Serahkan kedaulatan kepada rakyat. Yang perlu bijak itu partai politik, jangan mengandalkan money politic dalam kontestasi,” pungkasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa wacana ini masih panjang prosesnya dan memerlukan kajian mendalam sebelum diimplementasikan.
Dengan berpegang pada prinsip vox populi, vox dei, PDIP mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat merupakan fondasi demokrasi yang tidak boleh terganggu oleh perubahan sistem yang tidak matang. (**)
