Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah berakhir.
Artinya, tarif pajak kembali normal dan tidak ada lagi penghapusan denda untuk tunggakan pajak kendaraan.
Program keringanan sebelumnya sempat membantu masyarakat dengan menghapus tunggakan jika pajak tahun berjalan dibayar, namun kini pemerintah mulai mengambil langkah tegas agar kepatuhan pajak meningkat.
Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Jawa Tengah, Danang Wicaksono, menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan strategi bertahap untuk menagih pajak, mulai dari pengingat ringan hingga penagihan langsung ke rumah melalui program Samsat door to door.
Ia mengakui bahwa anggaran program ini terbatas, sehingga penagihan dilakukan secara selektif dan efisien, terutama kepada penunggak pajak dengan nilai besar.
Tahapan penagihan dimulai dengan pemberitahuan atau “sengkuyung” yang dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Jika tiga bulan setelah jatuh tempo tetap tidak ada pembayaran, petugas akan mengirimkan surat tagihan melalui pesan WhatsApp atau sistem “blasting”.
Metode digital ini dinilai lebih hemat dan cepat dibandingkan mengirim surat fisik.
Bila langkah tersebut masih diabaikan, barulah petugas akan mendatangi rumah wajib pajak secara langsung.
Danang menambahkan bahwa prioritas kunjungan difokuskan pada kendaraan dengan nilai piutang tinggi, terutama roda empat.
Namun kendaraan roda dua juga bisa menjadi sasaran apabila tunggakannya besar dan jaraknya dekat dari kantor Samsat.
Menurutnya, dengan sumber daya terbatas, pemerintah harus memastikan setiap tindakan penagihan menghasilkan dampak maksimal terhadap penerimaan pajak daerah.
Ia menegaskan, bila anggaran program lebih besar, Bapenda akan melakukan penagihan langsung kepada seluruh penunggak tanpa terkecuali.
Masyarakat diimbau segera melunasi pajak kendaraan mereka agar tidak mendapat surat penagihan atau kunjungan petugas ke rumah.
