Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meningkatnya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi yang kini mencapai lebih dari satu juta orang per Februari 2025. Ia menilai kondisi ini sebagai sinyal kuat adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
“Kita sedang menghadapi tantangan besar. Lebih dari sejuta sarjana belum mendapatkan pekerjaan. Ini menjadi indikator bahwa dunia pendidikan dan pasar kerja belum berjalan seirama dengan kebutuhan industri,” ujar Puan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total pengangguran nasional sebesar 7,28 juta jiwa. Sebagian besar berasal dari lulusan pendidikan dasar dan menengah, namun lulusan universitas dan diploma juga menyumbang angka signifikan, yakni 1,01 juta dan 177 ribu orang.
Puan menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh pada pendidikan tinggi dan kejuruan agar lebih adaptif terhadap dinamika dunia kerja. Ia mendorong agar kampus dan SMK tidak hanya menjadi pabrik ijazah, tapi bagian dari ekosistem produktif masa depan.
“Sudah saatnya kampus dan SMK dirancang untuk menjawab tantangan lima sampai sepuluh tahun ke depan,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pendirian Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional di berbagai wilayah. Lembaga ini akan fokus pada pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) di sektor-sektor strategis seperti digital, pertanian modern, logistik, dan energi terbarukan.
Puan juga menyerukan pentingnya memperkuat sektor produktif melalui investasi pada industri padat karya, ekonomi hijau, dan digital. Di samping itu, ia mengusulkan pembentukan platform digital lintas kementerian untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja dan menghubungkan lulusan dengan pelatihan dan peluang kerja yang relevan.
“Yang kita butuhkan adalah koordinasi menyeluruh, bukan solusi yang terfragmentasi,”
Menurut Puan, tingginya angka pengangguran sarjana menjadi cermin macetnya perencanaan pembangunan manusia. Jika tidak ditangani serius, potensi bonus demografi bisa berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.
“Negara harus hadir tak hanya dalam pertumbuhan angka ekonomi, tapi juga dalam menyediakan pekerjaan yang layak, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh rakyat,” tutupnya.
