Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen sebagai tantangan serius dalam sistem keuangan nasional.
Dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia ITB, ia mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan profesi pendidik harus ditanggung negara atau bisa melibatkan partisipasi masyarakat.
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 724,3 triliun untuk pendidikan, termasuk KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, PIP untuk 20,4 juta siswa, BOS untuk 9,1 juta pelajar, BOPTN untuk hampir 200 kampus negeri, beasiswa LPDP, digitalisasi pembelajaran, Tunjangan Profesi Guru non-PNS untuk 477,7 ribu guru, sertifikasi 666,9 ribu guru, rehabilitasi 22 ribu sekolah, dan program Makan Bergizi Gratis.
Anggaran dibagi dalam tiga klaster: manfaat langsung bagi pelajar, kesejahteraan guru/dosen, dan sarana prasarana.
Presiden Prabowo sebelumnya mengumumkan kenaikan gaji guru ASN sebesar satu kali gaji pokok dan tunjangan profesi guru non-ASN Rp 2 juta, berlaku bagi guru bersertifikat di sekolah negeri maupun swasta.
Pemerintah menyiapkan Rp 81,6 triliun untuk kenaikan kesejahteraan guru serta melaksanakan Program Profesi Guru bagi 806.486 guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan.
