Bupati Temanggung, Agus Setyawan, menegaskan komitmennya dalam menjaga dunia pendidikan di daerahnya agar terbebas dari praktik pungutan liar (pungli). Ia menginstruksikan seluruh sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD/sederajat hingga SMP/sederajat di bawah naungan Pemkab Temanggung, untuk tidak melakukan pungutan di luar kewenangan yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai kebijakan sekolah justru melanggar aturan yang berlaku, walaupun tujuannya baik,” ujarnya.
Instruksi ini ditekankan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum dan demi menghindari konflik antara orang tua murid dengan pihak sekolah.
Bupati Agus menjelaskan, sekolah diperbolehkan menerima sumbangan dari orang tua sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup). Namun, ia mengingatkan bahwa sumbangan tersebut tidak boleh bersifat mengikat, baik dari sisi jumlah maupun waktu.
Ia juga menekankan agar sekolah mengoptimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
“BOS memang tidak mencukupi seluruh kebutuhan sekolah karena sifatnya hanya membantu. Jika ada kebutuhan tambahan, sumbangan dari orang tua bisa diterima asalkan tidak mengikat nominal dan waktunya. Kita harus peduli dengan kondisi keluarga kurang mampu agar tidak terbebani,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Agus mengajak sekolah negeri agar terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
“Kami ingin sekolah pemerintah bisa memberikan layanan yang maksimal dan mengembangkan kreativitas. Masyarakat tidak boleh terbebani oleh biaya pendidikan,” jelasnya.
Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Temanggung, Agus Sujarwo, menuturkan bahwa pemerintah tidak pernah melarang adanya sumbangan dari wali murid, asalkan mekanismenya sesuai aturan.
“Kami menyarankan Komite Sekolah untuk membuka rekening khusus sebagai tempat donasi terbuka guna mendukung kegiatan sekolah yang meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Dengan penegasan ini, Pemkab Temanggung berharap tercipta sistem pendidikan yang lebih transparan, adil, dan meringankan beban orang tua, sekaligus menjaga mutu pembelajaran bagi seluruh siswa.
