Pasca mengikuti serangkaian prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Koperasi siang tadi, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 7,85 triliun untuk tahun 2026.
Usulan ini, menurut Ferry, masih bersifat sementara dan akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR RI serta Kementerian Keuangan agar sesuai dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini kan baru tahap usulan di rapat dengar pendapat. Tentu akan kami sesuaikan dengan kondisi APBN, Badan Anggaran, dan Kementerian Keuangan,” ujar Ferry usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Budi Arie Setiadi di Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Ferry menjelaskan, tambahan anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel). Dukungan ini mencakup pembangunan sistem informasi manajemen, pembentukan skema bisnis, pendampingan, hingga penyaluran hasil produksi koperasi.
“Beban Kementerian Koperasi dalam rangka operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih memang cukup berat,” tegasnya.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pelatihan para pengurus koperasi agar mampu menyusun proposal bisnis yang nantinya akan didampingi oleh bank-bank Himbara.
Di luar anggaran reguler, Ferry mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 16 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025. Dana ini disalurkan melalui empat bank BUMN untuk mendukung modal usaha Kopdeskel Merah Putih.
“Kami sudah melakukan sosialisasi bersama Kementerian BUMN dan bank Himbara. Minggu ini kegiatan berlangsung di Jawa Timur, dan akan dilanjutkan di beberapa daerah,” kata Ferry.
Tambahan anggaran Rp 7,85 triliun ini sebelumnya sudah diusulkan oleh Menkop terdahulu, Budi Arie Setiadi. Menurut Budi, dana tersebut diperlukan untuk digitalisasi 80.000 Kopdeskel Merah Putih, keberlanjutan program pendampingan, tata kelola koperasi, serta peningkatan kapasitas anggota.
Dengan penguatan anggaran dan dukungan modal usaha, pemerintah berharap keberadaan Kopdeskel Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.
