Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, memicu perhatian luas di tingkat internasional.
Sejumlah media asing mengulas perkara tersebut dari berbagai sudut pandang, mulai dari proses penegakan hukum hingga potensi dampaknya terhadap iklim investasi Indonesia.
Media asal Qatar, Al Jazeera, memberitakan bahwa Nadiem dinyatakan bersalah dalam perkara pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah selama pandemi Covid-19.
Dalam laporannya, Al Jazeera menyebut vonis tersebut sebagai “kejatuhan tajam” bagi sosok yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha teknologi dan simbol kebangkitan ekosistem startup Indonesia.
Sementara itu, BBC menyoroti kontroversi yang mengiringi putusan tersebut. Dalam laporannya, BBC mengutip pandangan sejumlah pengamat dan kritikus pemerintah yang mempertanyakan dasar pembuktian dalam perkara tersebut.
Media itu juga mengutip pernyataan pengacara Todung Mulya Lubis yang menilai pemberantasan korupsi berpotensi digunakan untuk menyasar pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan.
“Pemberantasan korupsi digunakan untuk menyerang mereka yang tidak disukai, atau mereka yang mengkritik orang-orang yang berkuasa,” ujar Todung, seperti dikutip BBC, Rabu (1/7).
Sorotan serupa datang dari Reuters. Kantor berita tersebut menilai putusan terhadap Nadiem berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia.
Reuters mengaitkan kondisi tersebut dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang terjadi setelah prospek ekonomi Indonesia sebelumnya diturunkan oleh lembaga pemeringkat kredit akibat kebijakan yang dinilai kurang dapat diprediksi.
Pemberitaan dari sejumlah media internasional tersebut menunjukkan bahwa perkara yang menjerat Nadiem tidak hanya dipandang sebagai kasus hukum domestik, tetapi juga menjadi perhatian global karena dinilai berkaitan dengan kepastian hukum, stabilitas investasi, serta arah tata kelola pemerintahan di Indonesia.
