MELIHAT INDONESIA, SEMARANG – Warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi pekerja ilegal di Kamboja jumlahnya mencapai 80.000 orang. Banyak dari mereka bekerja menjadi operator judi online (judol).
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Jateng, di Semarang, Selasa (15/4/2025).
“Semua (pekerja di Kamboja) ilegal karena kita tidak punya kerja sama penempatan dengan mereka. Jumlahnya 80.000-an,” bebernya.
Masyarakat yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di ilegal atau nonprosedural di negara Kamboja, berangkat melalui bantuan calo.
Karena ilegal, maka pekerjaan di sana juga tidak jelas. Bahkan banyak yang bekerja melanggar hukum.
“Kerjanya ya macam-macam, ada yang jadi operator judi online, ada yang restoran, ada scamming. Rata-rata judi online sama scamming,” beber Karding.
Dia menjelaskan, data secara nasional, PMI ilegal tersebar di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Kamboja, san Myanmar. Dua negara terakhir sedang tren menjadi tujuan PMI ilegal.
“Sekarang banyak trend baru ke Kamboja sama Myanmar, terutama anak-anak yang terdidik tertipu informasi di medsos,” ungkapnya.
P2MI mengaku kesulitan untuk memonitor para PMI ilegal. “Banyak dari mereka yang menjadi korban kekerasan, dieksploitasi, human traficking. Itu karena berangkat tidak lewat prosedural,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi memberikan perhatian khusus kepada para PMI asal Jawa Tengah. Ia bertekad meminimalisir penyaluran PMI ilegal.
Berdasarkan data 2024, penempatan PMI asal Jawa Tengah mencapai 66.611 orang. Pada 2025, terhitung sampai Maret, sudah ada penempatan sebanyak 14.361 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dengan tujuan penempatan di enam negara meliputi Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Juga ada beberapa negara lainnya. (**)
