Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sementara dihentikan operasionalnya tetap mendapatkan insentif dari pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan besaran insentif tersebut mencapai Rp6 juta per hari.
“Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” kata Dadan di Unhas, Selasa (28/4).
Per awal April, sekitar 1.720 SPPG masih ditutup sementara. Meski begitu, insentif tetap diberikan untuk mendukung pelatihan karyawan dan pemenuhan standar operasional.
“Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu,” ujarnya.
Penutupan dilakukan karena sebagian SPPG belum memenuhi syarat teknis, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
“Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah ceklis. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar,” ujarnya.
Meski ditutup sementara, kualitas layanan dinilai baik dan sertifikasi diharapkan segera terbit.
“Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” katanya.
Pemerintah juga mendorong perguruan tinggi terlibat dalam program MBG melalui pembentukan SPPG di kampus. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yulianto menegaskan pentingnya peran kampus.
“Intinya adalah bagaimana perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas Bapak Presiden, salah satunya melalui MBG,” kata Brian di SPPG Unhas Makassar, Selasa (28/4).
Menurutnya, SPPG di kampus dapat menjadi teaching factory untuk praktik mahasiswa dan pengembangan program.
“SPPG yang dibentuk di kampus tidak hanya mendukung program, tetapi juga dapat menjadi teaching factory. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat praktik mahasiswa, penelitian, serta pengembangan lebih lanjut program MBG di masyarakat,” jelasnya.
Dadan menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi dan kualitas program gizi.
“Perguruan tinggi memiliki teknologi, SDM, dan inovasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan program Makan Bergizi, mulai dari pengembangan peralatan, keamanan pangan, hingga pelatihan dan bimbingan teknis,” katanya.
Ia juga mencontohkan fasilitas SPPG di Universitas Hasanuddin sebagai yang pertama di PTN-BH di Indonesia Timur.
“Ini yang pertama di perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur. Saya kira Unhas selalu leading dalam hal tersebut, saya ucapkan selamat,” katanya.
Penggunaan teknologi reverse osmosis dalam pengolahan air dinilai mendukung kualitas layanan.
“Airnya sudah melalui reverse osmosis, jadi aman untuk diminum dan memasak. Ini penting karena kualitas air sering menjadi faktor gangguan pencernaan,” ungkapnya.
Meski Ditutup SPPG Tetap Diguyur Rp6 Juta per Hari, Berikut Penjelasan BGN
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sementara dihentikan operasionalnya tetap mendapatkan insentif dari pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan besaran insentif tersebut mencapai Rp6 juta per hari.
“Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” kata Dadan di Unhas, Selasa (28/4).
Per awal April, sekitar 1.720 SPPG masih ditutup sementara. Meski begitu, insentif tetap diberikan untuk mendukung pelatihan karyawan dan pemenuhan standar operasional.
“Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu,” ujarnya.
Penutupan dilakukan karena sebagian SPPG belum memenuhi syarat teknis, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
“Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah ceklis. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar,” ujarnya.
Meski ditutup sementara, kualitas layanan dinilai baik dan sertifikasi diharapkan segera terbit.
“Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” katanya.
Pemerintah juga mendorong perguruan tinggi terlibat dalam program MBG melalui pembentukan SPPG di kampus. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yulianto menegaskan pentingnya peran kampus.
“Intinya adalah bagaimana perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas Bapak Presiden, salah satunya melalui MBG,” kata Brian di SPPG Unhas Makassar, Selasa (28/4).
Menurutnya, SPPG di kampus dapat menjadi teaching factory untuk praktik mahasiswa dan pengembangan program.
“SPPG yang dibentuk di kampus tidak hanya mendukung program, tetapi juga dapat menjadi teaching factory. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat praktik mahasiswa, penelitian, serta pengembangan lebih lanjut program MBG di masyarakat,” jelasnya.
Dadan menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi dan kualitas program gizi.
“Perguruan tinggi memiliki teknologi, SDM, dan inovasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan program Makan Bergizi, mulai dari pengembangan peralatan, keamanan pangan, hingga pelatihan dan bimbingan teknis,” katanya.
Ia juga mencontohkan fasilitas SPPG di Universitas Hasanuddin sebagai yang pertama di PTN-BH di Indonesia Timur.
“Ini yang pertama di perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur. Saya kira Unhas selalu leading dalam hal tersebut, saya ucapkan selamat,” katanya.
Penggunaan teknologi reverse osmosis dalam pengolahan air dinilai mendukung kualitas layanan.
“Airnya sudah melalui reverse osmosis, jadi aman untuk diminum dan memasak. Ini penting karena kualitas air sering menjadi faktor gangguan pencernaan,” ungkapnya.
