Penyematan gelar adat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menuai respons. Kali ini, Kelompok Cipayung Plus Kota Kupang menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar “Raja Timor” apabila penyematan tersebut diklaim mewakili seluruh masyarakat Timor tanpa melalui mekanisme adat yang sah.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus menegaskan bahwa gelar adat bagi masyarakat Timor bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan memiliki nilai historis, filosofis, dan kultural yang tinggi. Karena itu, setiap pemberian gelar adat harus melalui tata cara yang berlaku dan mendapat legitimasi dari para pemangku adat yang berwenang.
Mereka juga menilai kehadiran Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari agenda politik dan konsolidasi. Atas dasar itu, masyarakat diminta tidak mudah memberikan gelar kebangsawanan maupun gelar raja yang merupakan warisan para leluhur.
“Masyarakat jangan mudah memberikan gelar kebangsawanan ataupun raja karena itu adalah warisan para leluhur yang agung,” demikian salah satu isi pernyataan Cipayung Plus Kupang.
Selain menolak penyematan gelar apabila tidak melalui mekanisme adat yang sah, Cipayung Plus juga mendesak seluruh pihak agar tidak mempolitisasi simbol, gelar, maupun institusi adat untuk kepentingan di luar nilai-nilai budaya.
Pernyataan tersebut menambah daftar respons publik terhadap penobatan Jokowi sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor, yang sebelumnya diberikan dalam prosesi adat di Kupang dan menjadi perbincangan di ruang publik.
