JAKARTA — Pemblokiran rekening milik aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, tengah menjadi sorotan publik. Rekening Bank Mandiri yang disebut menampung dana donasi logistik aksi sebesar Rp80,9 juta dibekukan menjelang rencana demonstrasi di Jakarta.
Bank Mandiri kemudian memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut. Pihak bank menegaskan bahwa pemblokiran rekening bukan merupakan keputusan sepihak, melainkan dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari Aparat Penegak Hukum (APH).
Keterangan tersebut juga diperkuat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut adanya perintah dari tim penyidik terkait pemblokiran rekening tersebut.
Meski telah menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, penjelasan Bank Mandiri belum sepenuhnya meredam kritik.
Sejumlah elemen masyarakat sipil mempertanyakan momentum pemblokiran yang dilakukan ketika dana tersebut disebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan logistik aksi demonstrasi.
Koalisi masyarakat sipil menilai kasus tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap ruang kebebasan sipil dan demokrasi, khususnya ketika rekening yang dibekukan berkaitan dengan aktivitas penggalangan dana untuk aksi publik.
Perdebatan pun meluas di media sosial. Sejumlah netizen bahkan menyerukan aksi boikot terhadap Bank Mandiri dengan mengajak masyarakat memindahkan saldo atau menggunakan layanan perbankan lain sebagai bentuk protes.
Di sisi lain, pemblokiran berdasarkan permintaan aparat penegak hukum tentu memiliki dasar dan prosedur hukum yang perlu dihormati. Persoalannya kini adalah sejauh mana proses tersebut dilakukan secara transparan dan proporsional, terutama karena rekening yang diblokir disebut berkaitan dengan dana donasi masyarakat.
Kasus ini pun memunculkan pertanyaan publik: apakah pemblokiran tersebut semata-mata merupakan bagian dari proses penegakan hukum, atau justru berpotensi mengganggu hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai?
