JAKARTA — Keputusan Indonesia untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diinisiasi Amerika Serikat dan Israel memicu peringatan keras dari dunia internasional. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, secara terang-terangan mendesak pemerintah RI untuk mengkaji ulang langkah tersebut lantaran dinilai sangat berisiko bagi masa depan dan kemerdekaan Palestina.
Dalam pandangannya, Albanese menegaskan bahwa secara hukum, Israel tidak memiliki hak untuk ikut campur menentukan nasib Palestina. Ia menilai BoP tak lebih dari badan yang tidak mewakili suara rakyat Palestina karena dibentuk langsung oleh AS dan sekutunya.
“Saya memahami niat baik (Indonesia). Tapi saya merasa ini sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” ucap Albanese kepada Reuters, Kamis (22/10/2026).
Ia juga menyoroti hubungan historis RI dan Palestina yang bisa terancam akibat manuver ini.
“Sangat berisiko melakukan hal itu ketika aturannya ditentukan oleh Israel,” tegasnya, seraya menyarankan agar Indonesia lebih baik merapatkan barisan bersama Afrika Selatan dan Malaysia di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Den Haag.
Di sisi lain, pihak BoP menepis tudingan bahwa mereka mengesampingkan Palestina. Seorang pejabat BoP mengklaim bahwa administrasi sipil di Gaza justru dipimpin oleh komite profesional yang dikepalai mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.
“Kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi inti dari proses ini,” kilah pejabat tersebut.
Pemerintah Indonesia sendiri, melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, sejatinya telah menyiapkan 8.000 personel Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di bawah payung BoP.
Namun, pengerahan ini masih ditangguhkan menyusul eskalasi perang AS-Israel melawan Iran. Merespons gelombang kritik dari organisasi Islam dalam negeri dan Amnesty International Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI memastikan langkah ini semata-mata demi memperjuangkan solusi dua negara tanpa keterlibatan dalam konfrontasi bersenjata.
“Langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini konsisten, yaitu kita melakukan upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendukung Palestina,” kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A.
Kini, ketegasan sikap pemerintah terus diuji, terlebih Presiden Prabowo sebelumnya telah berjanji akan langsung menarik mundur Indonesia dari BoP jika badan tersebut terbukti tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat Palestina.
