61

MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Setelah THR cair menjelang Idul Fitri, giliran gaji ke-13 yang segera masuk ke rekening para aparatur sipil negara. Pemerintah resmi mengumumkan pencairan gaji ke-13 untuk PNS, TNI-Polri, dan pensiunan, yang akan dilakukan pada Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto langsung menandatangani kebijakan ini lewat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025.

Sebanyak 9,4 juta penerima dipastikan menikmati bonus ini. Gaji ke-13 diberikan lengkap dengan komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100 persen penuh bagi ASN pusat, anggota TNI-Polri, hingga para hakim.

Khusus untuk ASN daerah, skemanya disesuaikan dengan kekuatan fiskal masing-masing wilayah. Sementara itu, para pensiunan juga tak ketinggalan, mereka akan menerima uang pensiun bulanan sebagai bentuk gaji ke-13.

Langkah ini bukan hanya simbolis. Pemerintah ingin memastikan bahwa para abdi negara memiliki daya dukung finansial menjelang tahun ajaran baru, ketika beban pengeluaran rumah tangga biasanya melonjak. Mulai dari kebutuhan pendidikan anak, hingga pengeluaran pasca-Lebaran.

Jadwal Pencairan Sudah Dikunci
THR 2025: Cair 17 Maret 2025 (dua minggu sebelum Idul Fitri)

Gaji ke-13: Mulai cair Juni 2025

Dengan pencairan di bulan Juni, pemerintah menyasar momentum masuk sekolah agar PNS bisa lebih leluasa membiayai kebutuhan pendidikan tanpa harus menarik utang konsumtif.

Gaji PNS Naik, Dompet Makin Tebal
Tak hanya bonus, gaji pokok PNS juga sudah dinaikkan sejak 2024 melalui PP Nomor 5 Tahun 2024. Kenaikan terjadi di seluruh jenjang golongan, dari Golongan I hingga IV e. Misalnya, PNS Golongan III a kini mengantongi gaji antara Rp 2,7 juta hingga Rp 4,5 juta, naik signifikan dibanding sebelumnya.

Kenaikan gaji ini bertujuan mendorong kinerja birokrasi, memperkuat daya beli, dan mempercepat roda transformasi ekonomi nasional.

Bukan Sekadar Gaji: Fasilitas PNS Masih Diandalkan
Selain gaji dan tunjangan, para PNS juga mendapatkan berbagai fasilitas tambahan yang tak kalah menarik:

Cuti dan perlindungan kerja

Jaminan pensiun dan hari tua

Program pengembangan kompetensi

Kebijakan ini menegaskan kembali bahwa status PNS masih menjadi incaran banyak pencari kerja. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, menjadi aparatur sipil negara tetap menjadi jaminan kestabilan finansial. (**)