MELIHAT INDONESIA, SEMARANG – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengkritik dugaan mobilisasi kepala desa (kades) untuk memenangkan salah satu paslon di Pilkada Jateng.
Mantan Gubernur Jateng dua periode tersebut mengingatkan agar para kades bersikap netral sesuai amanat undang-undang.
“Iya saya kira semua mesti kembali pada khitah masing-masing, yang tidak boleh berpolitik, jangan berpolitik, nanti tidak bagus,” ucapnya usai rapat internal di Panti Marhaen, Semarang, Jumat (25/10/2024).
Dugaan pengerahan kades dalam politik praktis diduga dilakukan oleh rival paslon yang diusung PDIP. Ganjar pun menegaskan, partainya tidak tinggal diam.
“Secara kepartaian, kami tidak tinggal diam, tim hukum sudah berjalan dan advokasi mulai kita lakukan dan saya menyampaikan terima kasih karena panwas sudah merespon,” imbuhnya.
Berdasarkan regulasi, kades dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, sebagaimana termuat dalam Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undanng Pilkada.
Sanksi bagi kades yang melanggar ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada yang menegaskan, kades yang melanggar Pasal 71, dipidana penjara paling singkat sebulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta.
Meskipun regulasinya sudah jelas, tetapi banyak kades yang tak bergeming.
Terbaru pada Rabu (23/10/2024) malam, sekitar 90 kades yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah mengikuti pertemuan secara tertutup di Gumaya Tower Hotel, Kota Semarang.
Sepekan sebelumnya pada Kamis (17/10/2024) terdapat kurang lebih 200 kades dari Kabupaten Kendal yang menggelar pertemuan serupa di Graha Padma, kawasan perumahan elite di Kota Semarang.
Dugaan mobilisasi kades juga terjadi di tempat lain. Puluhan kades dari Kabupaten Pemalang dan Tegal melakukan pertemuan di Hotel Grand Dian, Kabupaten Pekalongan pada Selasa (22/10/2024). (*)
