JAKARTA — Tepat dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 21 Oktober 2026, sejumlah tokoh lintas agama memberikan catatan kritis. Pemerintah didesak untuk lebih peka mendengarkan aspirasi masyarakat, membuka ruang terhadap kritik, dan mengedepankan empati dalam merumuskan kebijakan.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, mengingatkan bahwa mandat kepemimpinan sejatinya berasal dari masyarakat. Ia mewanti-wanti agar Presiden Prabowo tidak mengabaikan masukan publik jika tidak ingin pemilih bersuara melalui bilik suara pada Pilpres 2029 mendatang.
“Ada istilah Vox Populi Vox Dei. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’. Untuk itu, sebaiknya Presiden Prabowo lebih banyak memperhatikan dan mendengarkan suara rakyat,” tegas Anwar, Kamis (22/10/2026).
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menuntut perluasan ruang aspirasi, terutama bagi kelompok marginal, minoritas, dan masyarakat adat di wilayah terpencil. Ia menegaskan bahwa kritik dari masyarakat sipil maupun akademisi bukanlah ancaman bagi kekuasaan, melainkan bentuk kecintaan terhadap bangsa.
Sementara itu, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Nadirsyah Hosen, menyoroti pentingnya evaluasi pemerintahan yang jujur dan tidak sekadar berpatokan pada statistik ekonomi atau hasil survei. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang efektivitasnya harus diukur dari keselamatan anak dan kualitas makanan, bukan hanya jumlah target penerima manfaat.
Lebih lanjut, Nadirsyah mengkritik gaya komunikasi para menteri dan pejabat yang dinilai masih kurang empatik saat merespons keluhan publik terkait ekonomi dan lapangan kerja.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan justru merasa disalahkan atau tidak dipahami oleh pejabat yang seharusnya melayani mereka,” ujar Nadirsyah. Ia mengingatkan bahwa kesediaan penguasa untuk dikoreksi justru akan memperkuat kewibawaan moral pemerintahan.
