JAKARTA — Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah mendapat tekanan dari berbagai sisi terkait polemik keabsahan dokumen pendidikannya. Gelombang desakan ini bergulir secara bersamaan melalui jalur hukum di Bareskrim Polri, peradilan administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga wacana politis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Di jalur hukum pidana, Bareskrim Polri mulai memeriksa saksi pelapor bernama Riyadi pada Jumat (23/10/2026). Pihak pelapor mengklaim langkah pengaduan masyarakat ini murni didasarkan pada pertimbangan hukum atas dokumen yang digunakan pada Pilpres 2024.
“Ada 15 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh penyidik. Pada dasarnya awalnya mulai dari identifikasi, beliau ini sebagai apa, kemudian dia jelaskan. Dia jelaskan apa alasannya dia mengajukan laporan itu,” ujar Pengacara Pelapor, Syamsir Jalil, di Gedung Bareskrim Polri.
Sementara itu, di jalur peradilan, PTUN Jakarta Timur juga telah menggelar sidang lanjutan pada Kamis (22/10/2026) dengan fokus menguji keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Penggugat menyatakan langkah ini murni demi menjaga integritas standar pendidikan nasional.
“Sekali lagi, saya katakan bahwa gugatan ini bukan gugatan politik. Ini gugatan administrasi. Yang kami persoalkan adalah satu dokumen negara, yaitu surat keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah,” tegas penggugat perkara, Mercy Sihombing.
Tekanan terhadap Gibran diprediksi akan mencapai puncaknya di ranah legislatif setelah DPR RI menyelesaikan masa reses pada 9 November 2026. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku telah menerima banyak aspirasi masyarakat dan mulai menjalin komunikasi lintas fraksi untuk menggulirkan hak interpelasi maupun hak angket. Pengamat menilai peta politik dan nasib kelembagaan Wapres baru akan terlihat jelas setelah para anggota dewan kembali berkantor di Senayan.
