JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ditemukannya bukti ijazah setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasto menilai, polemik ini akan menjadi beban berat bagi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menanggapi jalannya pemerintahan Prabowo, di mana ia mengingatkan perlunya pemerintah menyerap masukan kritis dari masyarakat terkait isu bencana, KKN, hingga putusan MK. Menurutnya, temuan MK ini secara implisit menunjukkan bahwa Gibran sejatinya tidak memenuhi syarat saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres).
“PDIP juga mencatat Presiden Prabowo memiliki suatu beban, terutama setelah putusan MK yang menemukan bagaimana saudara wapres ternyata tidak memenuhi syarat sebagai cawapres saat itu melalui suatu proses intervensi kekuasaan. Sehingga, MK menemukan tidak adanya bukti-bukti adanya ijazah SMA,” tegas Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
Hasto menambahkan bahwa putusan tersebut kembali membangkitkan memori kolektif masyarakat terkait dugaan penggunaan kekuasaan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyinggung adanya “akrobat hukum” di tubuh MK yang berujung pada lahirnya Putusan Nomor 90, yang memuluskan langkah Gibran menuju kontestasi Pilpres.
“Sehingga lengkaplah ini menyentuh persoalan etika, moral, dan juga tanggung jawab seorang pejabat publik yang harusnya betul-betul menjaga etika dan seluruh syarat-syaratnya tanpa adanya suatu intervensi dari kekuasaan, meskipun ayahnya saat itu adalah seorang presiden,” ujar Hasto.
Lebih jauh, Hasto menegaskan bahwa polemik ini secara langsung meruntuhkan legitimasi Gibran sebagai orang nomor dua di republik ini, yang pada akhirnya membebani pundak Presiden Prabowo. Ia juga menggarisbawahi bahwa DPP PDIP terus memotret suara-suara kritis dari berbagai elemen, termasuk para guru besar yang menyuarakan keprihatinan terkait pelanggaran etika hukum dan kepantasan seorang pemimpin negara.
