Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui adanya persoalan serius terkait lambatnya waktu respons di SPKT sehingga masyarakat lebih memilih menghubungi Damkar untuk penanganan cepat.
Ia menyebut standar PBB menetapkan waktu tanggap di bawah 10 menit, namun Polri masih berada di atas batas tersebut dan membutuhkan perbaikan menyeluruh.
Dedi menegaskan optimalisasi layanan aduan 110 menjadi prioritas utama agar setiap laporan bisa direspons cepat dan mampu mengembalikan kepercayaan publik.
Pembenahan sistem pelaporan dilakukan melalui perbaikan mekanisme di SPKT, percepatan koordinasi antarunit, dan pemetaan kendala teknis yang selama ini menghambat respons di lapangan.
Polri juga menggandeng Litbang Kompas untuk mengevaluasi kinerja pada aspek harkamtibmas, gakkum, dan pelayanan publik, dengan hasil yang menunjukkan dua fungsi terakhir masih mendapat penilaian negatif.
Dari laporan masyarakat dan temuan internal, Polri mengidentifikasi sejumlah masalah seperti pungli, kekerasan, penggunaan kekuatan berlebihan, serta dominasi persoalan di tingkat wilayah mencapai 62 persen.
Dedi menyebut pembenahan penegakan hukum menjadi langkah paling fundamental dalam reformasi internal yang sedang dijalankan.
