JAKARTA – Menjelang dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, minimnya ketersediaan lapangan kerja berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah (PR) raksasa. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) melontarkan kritik tajam: keberhasilan sebuah negara tidak bisa hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau menurunnya angka pengangguran di atas kertas!
Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, mengingatkan pemerintah agar tidak mudah puas dengan klaim ‘banyaknya masyarakat yang sudah bekerja’. Pertanyaan mendasarnya adalah: seberapa layak dan berkualitas pekerjaan tersebut?
Faktanya, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 membongkar realita yang timpang. Dari total 147,67 juta orang yang berstatus bekerja, mayoritas mutlak yakni 87,74 juta orang ternyata masih tersandera di sektor informal. Angka ini jauh menenggelamkan jumlah pekerja formal yang hanya berkisar di angka 59,93 juta orang, dengan rata-rata upah buruh nasional yang tertahan di angka Rp3,29 juta.
“Jangan sampai masyarakat memang bekerja, tetapi bekerja dalam kondisi rentan, berpenghasilan rendah, tanpa kepastian kerja, dan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Karena bekerja belum tentu berarti sejahtera,” sentil Mirah.
Lebih jauh, Mirah menyoroti ironi di balik gemerlapnya program transformasi ekonomi pemerintah. Saat ini, masuknya investasi triliunan rupiah, masifnya industrialisasi, hingga program andalan hilirisasi dinilai belum memberikan efek tetes ke bawah (trickle-down effect) yang maksimal bagi penciptaan lapangan kerja formal.
Aspirasi mendesak agar parameter kesuksesan investasi diubah. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya memamerkan besaran modal asing yang masuk, tetapi wajib membuktikan berapa banyak pekerjaan formal, produktif, dan berkelanjutan yang berhasil diciptakan dari investasi tersebut.
Tantangan terbesar bagi rezim saat ini bukan lagi sekadar memberi pekerjaan, melainkan menekan angka pekerja rentan, memperbanyak sektor formal dengan upah layak, dan memastikan jutaan buruh mendapatkan kepastian karier serta perlindungan sosial di negeri sendiri.
