KUALA LUMPUR — Anggota parlemen Malaysia dari Perikatan Nasional (PN), Kalam Salan, melakukan aksi unik sekaligus menohok saat menyoroti bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lintas batas. Dalam sidang pembahasan RUU Anggaran 2027 di Dewan Rakyat Malaysia, Rabu (21/10/2026), Kalam secara khusus menyampaikan pesannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto menggunakan bahasa Jawa.
Langkah ini sengaja diambil Kalam agar teguran mengenai darurat kabut asap tersebut dapat langsung dipahami oleh para pemimpin Indonesia.
“Kami ingin langit cerah dan udara bersih agar masyarakat kedua negara dapat hidup sehat dan damai. Mungkin para pemimpin di negara seberang, yang sebagian besar berasal dari suku Jawa, tidak memahami bahasa Melayu,” kata Kalam.
“Dengan izin dari sidang yang terhormat ini, izinkan saya berbicara dalam bahasa Jawa,” lanjutnya.
Dalam pidatonya yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Parlemen Malaysia, Kalam membeberkan penderitaan masyarakat dan para pekerja migran akibat asap. Ia juga mengkritik keras narasi yang kerap menjadikan bencana ini sebagai lelucon soal ekspor oksigen. Berikut adalah kutipan lengkap pidato Kalam yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo:
“Assalamualaikum, Pak Prabowo. Pripun kabare? Paringi waras, nggih (Assalamualaikum, Pak Prabowo. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu).”
“Kula arep ngomong soal asap kabut sing saben taun kok metu saka Indonesia nganti Malaysia (Saya mau berbicara mengenai kabut asal yang setiap tahun keluar dari Indonesia mencapai Malaysia).”
“Pak, asap saka kobongan alas kuwi nggawe wong Malaysia susah arep ambegan. Akeh sing watuk, tenggorokane padha gatel, lan sesek ambegane (Bapak, asap dari kebakaran hutan itu membuat orang Malaysia kesulitan bernapas. Banyak yang batuk, tenggorokannya gatal, dan napasnya sesak).”
“Sekolah nganti tutup, pariwisata dadi sepi, lan wong-wong sing nyambut gawe neng kebon ora bisa padha kerja (Sekolah sampai tutup, pariwisata sampai sepi, dan orang-orang yang bekerja di kebun tidak bisa bekerja).”
“Sing susah ora mung wong Malaysia, Pak (Yang susah tidak hanya orang Malaysia saja, Pak).”
“Wong Indonesia sing nyambut gawe neng kebon Malaysia ya melu susah akibat asap iki, Pak (Orang Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia ikut susah akibat kabut asap ini, Pak).”
“Ora bisa kerja, ora oleh duit. Urip arep terus piye? Arep ngirim duit kanggo anak bojo neng Indonesia (Tidak bisa kerja, tidak bisa dapat uang. Lalu mau bagaimana? Mau mengirim uang untuk anak istri di Indonesia).”
“Mula, aja malah iki digawe guyonan, digawe lucu-lucuan, ngomong nek Indonesia wis ngirim oksigen neng Malaysia (Tolong jangan dibuat bercandaan, dibuat lelucon, bilang bahwa Indonesia duah mengirim oksigen ke Malaysia).”
“Alas Malaysia kuwi apa, mung pokok plastik? Ora bisa ngasilake oksigen? (Memangnya hutan Malaysia itu apa, apakah dari plastik? Tidak bisa menghasilkan oksigen?)”
“Pak Prabowo, tulung masalah iki enggal ditangani. Kobongan alas kudu dipateni. Aja meneh-meneh saben taun Malaysia lan Indonesia padha nandhang susah merga asap (Pak Prabowo, tolong masalah ini segera ditangani. Kebakaran hutan harus dipadamkan. Jangan lagi-lagi setiap tahun Malaysia dan Indonesia menderita karena asap).”
“Kita kabeh pengin langit padhang gumebyar, udarane resik, ambegane lega, lan uripe sehat saklawase (Kita semua ingin langit cerah, udara bersih, napasnya lega, dan hidup sehat selamanya).”
“Kula matur nuwun, Bapak Presiden (Saya mengucapkan terima kasih, Bapak Presiden).”
Selain mendesak intervensi langsung dari Presiden RI, Kalam turut mendorong pemerintah Malaysia menggunakan jalur diplomatik. Ia mengusulkan agar Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 memimpin penegakan hukum bersama, membangun sistem peringatan dini berbasis satelit, serta memperkuat Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.
Senada dengan Kalam, anggota parlemen Mohamad Shafizan Kepli menuntut ketegasan hukum terhadap korporasi pembakar hutan. Ia membandingkan langkah agresif Singapura yang berani mengeluarkan pemberitahuan hukum kepada 10 perusahaan asal Indonesia yang memicu karhutla.
“Pertanyaan saya, apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum serupa? Apakah pemerintah akan mengambil tindakan hukum seperti yang dilakukan Singapura?” kata Shafizan.
Ia menegaskan, kelestarian lingkungan dan hak bernapas masyarakat Malaysia tidak boleh terus-menerus dikorbankan setiap tahunnya.
