Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan di tengah meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat hingga menyeberang ke negara tetangga. Ganjar menyampaikan tuntutan tersebut melalui media sosial pada Selasa (20/10/2026).
Ganjar menyoroti besarnya dampak karhutla sepanjang 2026. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 17,4 juta jiwa terdampak, sementara 174.694 orang dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk 40.363 anak balita. Ia juga menyebut estimasi kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai lebih dari Rp123 triliun.
Menurut Ganjar, penetapan status bencana nasional diperlukan agar pengerahan personel, peralatan, dan anggaran penanganan kebakaran dapat dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi. Ia juga mendesak pemerintah mengalihkan sementara anggaran program berbiaya besar untuk mendukung pemadaman, memberikan bantuan sosial, serta membantu warga, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak.
Tak hanya itu, Ganjar meminta pemerintah menanggung biaya pengobatan warga terdampak, menyediakan masker dan oksigen, serta menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah di wilayah yang diselimuti kabut asap. Ia juga meminta pejabat terkait berkantor di daerah terdampak agar dapat melihat langsung kondisi masyarakat dan mempercepat penanganan.
Ganjar turut menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dan evaluasi perizinan perkebunan, khususnya di kawasan gambut yang rentan terbakar. Sementara itu, pemerintah sebelumnya menyatakan belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional karena menilai negara masih mampu menangani situasi tersebut. Perbedaan pandangan ini menempatkan penetapan status bencana nasional sebagai salah satu persoalan yang masih menjadi sorotan di tengah krisis kabut asap.
