Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi isu keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai sorotan publik.
Ia menegaskan bahwa kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah tidak dapat digeneralisasi untuk menilai keseluruhan program.
Menurut Pigai, pelaksanaan MBG di lapangan melibatkan banyak pihak berbeda, mulai dari supplier, produsen, hingga pengawas.
Karena itu, satu kesalahan tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan penyelenggaraan.
Bahkan, ia menyebut deviasi kasus hanya 0,0017 persen dari total pelaksanaan program.
Pigai juga menegaskan agar kasus MBG tidak dipolitisasi.
Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kecil, bukan menjadi alat politik.
Ia mengingatkan semua pihak agar tidak menarik isu ini ke ranah politik karena menyangkut kebutuhan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Lebih lanjut, Pigai mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memperbaiki pelaksanaan MBG agar dampaknya benar-benar positif.
Ia menekankan bahwa mayoritas besar pelaksanaan program berjalan baik dan bermanfaat, sehingga perlu disempurnakan tanpa menafikan manfaat yang sudah dirasakan masyarakat.
