Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil alih dan menyelesaikan polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara yang selama ini memicu ketegangan antarwilayah. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.
Keputusan final diambil usai rapat terbatas bersama kementerian terkait dan dua kepala daerah, yakni Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
Pertemuan digelar tertutup di Istana pada Selasa (17/6) siang dan dihadiri pula oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
“Tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa ke empat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi saat konferensi pers, Selasa (17/6).
Polemik ini bermula dari keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan keempat pulau masuk ke wilayah administratif Sumatra Utara, dengan alasan letaknya lebih dekat ke Tapanuli Tengah secara geografis.
Namun, pemerintah Aceh menolak keputusan tersebut dengan merujuk pada dasar historis dan yuridis, seperti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 yang menyebutkan wilayah administrasi Aceh Singkil serta kesepakatan damai Helsinki tahun 2005.
Kini, dengan keputusan langsung dari Presiden, keempat pulau tersebut resmi dinyatakan masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh, menutup babak panjang tarik ulur dua provinsi tersebut.
