Dugaan keberadaan bandara ilegal di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, memicu kehebohan nasional setelah peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap temuan mengejutkan bahwa bandara itu telah beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 tanpa kehadiran aparat negara sama sekali.
Edna menyebut fenomena ini sebagai bagian dari “kebocoran” sektor tambang yang sudah disorot sejak Pilpres 2014.
“Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal,” katanya melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin (24/11/25). Ia juga menjelaskan perintah Presiden Prabowo agar TNI menggelar latihan di kawasan tambang ilegal, termasuk Morowali.
Temuan mengejutkan muncul saat Menhan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau latihan TNI di Morowali. Edna mengungkap, “Mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi, Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk.”
Sjafrie pun mengonfirmasi ketiadaan Bea Cukai dan Imigrasi. “Nggak boleh ada negara di dalam negara,” ujarnya, sebagaimana ditirukan Edna.
Sjafrie sebelumnya menyebut keberadaan bandara tanpa perangkat negara sebagai ancaman serius. “Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara… ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” tegasnya usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 di Morowali (20/11). Ia berjanji akan mengevaluasi dan menegakkan regulasi terkait masalah tersebut.
Sorotan juga datang dari DPR. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menilai operasional bandara IMIP tanpa pengawasan negara sebagai pelanggaran berat yang mengancam kedaulatan.
“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara… itu sama saja dengan ada negara dalam negara,” ujarnya. DPR meminta pemerintah mengambil langkah hukum tegas dan mempertimbangkan kunjungan kerja ke Morowali.
Desakan lebih keras datang dari Ikatan Wartawan Online (IWO). Ketua Umum IWO, Teuku Yudhistira, menyebut keberadaan bandara ilegal sebagai ancaman nyata dan menduga ada pejabat tinggi negara yang memiliki saham di IMIP.
Ia menegaskan, “Presiden harus mengusut tuntas siapa pejabat tinggi negara yang ikut bermain di bisnis hitam ini.”
IWO juga menyoroti potensi tindak kejahatan seperti penyelundupan narkoba dan TPPO akibat absennya pengawasan negara.
Edna menambahkan bahwa bandara IMIP telah beroperasi cukup lama tanpa aparatur negara. Ia menuntut penempatan Bea Cukai, Imigrasi, hingga AirNav demi keamanan.
“Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga,” tegasnya. Ia juga mempertanyakan siapa yang memberi izin bandara sejak awal.
PT IMIP sendiri merupakan konsorsium antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok, yakni Shanghai Decent Investment Group, PT Sulawesi Mining Investment, dan PT Bintang Delapan Investama. IMIP telah berdiri sejak 2010 dan berkembang pesat pada era Jokowi.
Kini, publik menanti langkah lanjutan setelah Menhan Sjafrie menyatakan akan melaporkan temuan itu kepada Presiden Prabowo, sementara berbagai pihak mendesak agar kasus ini diusut tuntas demi menjaga kedaulatan negara.
