Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan di DPR RI. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai porsi biaya untuk latihan militer terlalu besar dibandingkan materi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan koperasi.
Hasanuddin mengungkapkan, total anggaran pelatihan selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta untuk setiap peserta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan dasar kemiliteran, sedangkan Rp15 juta sisanya dialokasikan untuk pembelajaran substansi koperasi selama 15 hari.
“Total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/6).
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, apabila komponen latihan militer dihapuskan, negara berpotensi menghemat anggaran hingga triliunan rupiah. Pasalnya, program tersebut diikuti sebanyak 35.476 calon pengelola koperasi di seluruh Indonesia.
Hasanuddin menilai latihan dasar kemiliteran bukan merupakan kebutuhan utama bagi calon manajer koperasi. Ia berpendapat bahwa tugas seorang manajer lebih berfokus pada kemampuan mengelola organisasi, menyusun strategi bisnis, mengatur keuangan, hingga memberdayakan masyarakat.
“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Gelombang pertama pelatihan dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dan diikuti oleh 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 30.000 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Hingga berita ini ditulis, Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Koperasi belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik TB Hasanuddin mengenai besaran anggaran Latihan Dasar Kemiliteran. Sejumlah media juga masih berupaya meminta konfirmasi dari kedua kementerian tersebut.
