Pemerintah mengakui adanya kekurangan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional yang dikelola PT PLN (Persero) pada 2026. Kondisi ini turut dikaitkan dengan munculnya isu pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, menyebut kebutuhan batu bara PLN tahun 2026 mencapai sekitar 154 juta ton. Namun, hingga saat ini kontrak pasokan yang sudah terealisasi baru sekitar 134 juta ton.
“Jadi sekitar 18 atau 20 juta ton yang kurang,” ujar Qodari di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Meski terdapat selisih pasokan, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat dikelola. Qodari menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara produsen batu bara memiliki kapasitas untuk menutup kekurangan tersebut melalui pengaturan suplai dan kebijakan terkait.
Ia juga menyebut kebutuhan batu bara untuk sektor kelistrikan merupakan agenda rutin tahunan yang telah memiliki perencanaan jangka panjang.
Pemerintah, kata dia, saat ini tengah mengkaji titik kekurangan pasokan untuk segera dicarikan solusi terbaik.
“Tapi kita tunggu saja, solusinya apa, pasti akan dikaji dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Qodari menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut dan meminta agar stabilitas pasokan energi tetap terjaga.
Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sehingga pemadaman listrik bergilir dapat diminimalkan.
Darmawan menjelaskan, perbaikan pasokan energi primer dari PLN maupun Independent Power Producer (IPP) mulai mengalir kembali ke sistem kelistrikan. Selain itu, dua pembangkit besar yang sebelumnya mengalami gangguan teknis juga sudah mulai kembali beroperasi secara bertahap.
“Pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai hari Minggu kemarin kondisinya membaik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pasokan listrik yang sempat terjadi, seraya memastikan upaya perbaikan terus dilakukan agar sistem kelistrikan kembali stabil.
Pemerintah dan PLN saat ini terus melakukan koordinasi untuk menjaga keseimbangan pasokan energi nasional, terutama menjelang kebutuhan listrik yang diperkirakan meningkat pada tahun mendatang.
